Sebagai peserta seleksi CPNS, Rini (24) tidak pernah menyangka jika suatu ketika akan didatangi oknum pegawai yang mengaku bisa meloloskannya menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Oknum itu dengan meyakinkan menawarkan jasa menjadikannya PNS, namun Rini harus menyediakan uang Rp 140 juta, yang bisa dibayar dua kali.
"Kemarin ada yang nawari saya. Tapi tidak usah saya sebut orangnya. Yang jelas formasi guru SD ijazah sarjana dananya Rp 140 juta," papar Rini warga Sragen Kota kepada wartawan, Jumat (19/11). "Kalau setuju dibayar berapa dulu di depan. Nanti kalau SK-nya sudah keluar baru dilunasi," kata Rini menirukan rayuan sang calo CPNS.
Rini mengaku tak menanggapi tawaran itu. Selain tak punya uang sebesar itu, ia juga tak begitu percaya dengan rumor yang memang selalu merebak setiap ada rekrutmen CPNS.  Di Sragen, sejak informasi adanya rekrutmen CPNS beberapa waktu lalu, rumor jual beli kursi memang sudah merebak. Bahkan, memasuki masa pendaftaran yang dibuka 16 November 2010 lalu, kabar tersebut semakin santer diperbincangkan.

"Banyak laporan dari masyarakat kalau ada oknum yang mulai menawarkan jasa bisa membantu meloloskan menjadi CPNS asalkan membayar Rp 100 juta sampai Rp 140 juta. Oknumnya ada yang pegawai ada pula perangkat desa," terang Wakil Ketua LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas) Sri Wahono.
Terpisah, Kepala BKD Wahyu Widayat mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan tawaran oknum yang menjanjikan dapat meloloskan menjadi PNS. Ia tetap bersikukuh proses rekrutmen CPNS berjalan transparan karena setiap tahapan bisa dipantau secara online termasuk pengumuman hasil seleksinya.   "Tidak ada calo. Itu hanya rumor dan saya minta masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan rumor yang tidak bisa dipercaya," ujar Wahyu.
Terlebih, untuk tahun ini proses rekrutmen sepenuhnya diampu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) sedang daerah hanya berwenang memfasilitasi dengan menyelenggarakan proses administrasi dan menyediakan tempat tes. Kemudian, adanya sistem online diharapkan dapat meminimalisasi kontak peserta dengan petugas penyelenggara sehingga memperkecil peluang terjadinya KKN.
Sementara dari Solo, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendapatkan daftar tarif sogokan menjadi CPNS untuk wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan MAKI telah menemukan selebaran yang berisi formasi di masing-masing daerah lengkap dengan tarif yang diminta agar dapat lolos menjadi CPNS di wilayah tersebut.
"Dalam selebaran yang ditulis tangan tersebut jelas menyebutkan untuk dapat lolos sebagai PNS, seseorang yang lulusan D3 harus membayar sebesar Rp 130 Juta, sedang bagi lulusan S1 harus membayar sekitar Rp 150 juta," kata Boyamin kepada Joglosemar. Formasi yang tertulis di dalam selebaran itu yakni untuk posisi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lengkap dengan jumlah masing-masing formasi di setiap kabupaten/kota. Bahkan di bagian bawah juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta.
Beredarnya selebaran itu, menurut Boyamin, mengindikasikan adanya aktivitas para calo CPNS di wilayah masing-masing. "Saya yakin itu ada channel dengan panitia. Jadi harus kita pantau terus," kata Boyamin. MAKI berencana melaporkan hal itu ke polisi dan akan menggugat secara class action ke wilayah yang mengadakan seleksi secara mandiri.  (***)