SRAGEN—Sekitar 25 persen pemilik hotel di Kabupaten Sragen dilaporkan tidak tertib dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pendapatan sebesar 10 persen dari total pembayaran yang diterima.

SRAGEN—Memanasnya situasi politik pascainsiden demo Senin (8/3), menjalar ke tataran elite pejabat Pemkab setempat. Pernyataan Bupati Sragen Untung Wiyono yang menyebut demo dimotori kepentingan salah satu calon bupati menyulut reaksi kompatriotnya, Wakil Bupati Agus Faturachaman.

SRAGEN—Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen mulai serius mengusut laporan dugaan penyimpangan dua proyek besar yakni perangkat Informasi Teknologi (IT) dan proyek Sekolah Berstandar Internasional (SBI) Gemolong dengan anggaran senilai sekitar Rp 7,2 miliar.

SRAGEN—Panitia Khusus (Pansus) II DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Susunan dan Kedudukan Keuangan Perangkat Desa mewacanakan bakal segera menggelar public hearing terhadap rancangan materi Raperda itu.

SRAGEN—Gelombang demonstrasi menghujat dan menggoyang kepemimpinan Bupati Sragen Untung Wiyono memantik reaksi dari elemen pendukung Bupati.

SRAGEN—Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Kantor Pemkab Sragen Senin (8/3) memantik reaksi keras dari Bupati Sragen, Untung Wiyono.

Dinas Pendidikan dan Bupati Sragen Untung Wiyono menegaskan wacana penawaran handphone (HP) canggih ke sekolah terus berlanjut. Sementara, pihak legislatif berencana memanggil dinas pendidikan untuk dimintai klarifikasi.

Jajaran Polda Jawa Tengah membantah dianggap mempeti-eskan laporan dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Sragen Untung Wiyono yang kini menjadi isu sentral dalam serangkaian aksi demo selama tiga pekan terakhir.

Gelombang demonstrasi menggoyang kepemimpinan Bupati Sragen Untung Wiyono kembali digelar Senin (8/3). Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Peduli Sragen (KPS) kembali menyuarakan desakan pengusutan kasus ijazah palsu sekaligus pengunduran diri Bupati.

Instruksi penawaran telepon seluler atau handphone dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah mengundang kecaman dari berbagai pihak. Kebijakan ini dituding hanya akal-akalan dinas untuk menjalankan strategi bisnis guna mengeruk keuntungan.